Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelidiki sepenuhnya agenda politik yang melibatkan perangkat desa, terutama yang terkait dengan pasangan Capres Prabowo-Gibran.
Pernyataan Dedi tersebut terkait dengan laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu yang disampaikan kepada Bawaslu pada Kamis (23/11/2023). Laporan tersebut dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo-Gibran.
“Dedi menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat berdalih bahwa itu bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar,” kata Dedi kepada media pada Kamis (30/11/2023).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion berharap bahwa Bawaslu dapat menjaga sportivitas kampanye bagi seluruh kandidat dengan cara yang profesional. Dia juga mengingatkan agar tidak ada pengistimewaan bagi salah satu kandidat.
“Jika Bawaslu tidak merespon atas pelaporan publik, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membawa persoalan ini ke meja sidang etik,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023) lalu. Dalam acara tersebut juga dihadiri calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
