Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons dengan tenang pernyataan Ade Armando tentang dinasti politik di Yogyakarta.
Menurut Raja Keraton Yogyakarta tersebut, wajar bagi seseorang untuk mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal.
“Iya, boleh berkomentar. Tidak apa-apa. Hanya menurut pendapat saya, konstitusi peralihan itu ada,” kata Sultan, Senin (4/12).
Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Keistimewaan (UUK) memberikan amanat bagi gubernur dan wakilnya, yaitu Sultan dan Pakualam.
“Mereka hanya melaksanakan (UUK). Apakah dinasti atau bukan tergantung dari sudut pandang masyarakat,” katanya.
Sri Sultan HB X mengatakan bahwa hal terpenting bagi Jogja adalah pengakuan keistimewaannya menurut UUK tersebut.
Sebelumnya, Ade mengatakan bahwa mahasiswa yang berdemonstrasi di Yogyakarta tidak menyadari bahwa hal yang mereka kritik sebenarnya terjadi di Jogja.
“Ini ironis sekali, karena mereka sebenarnya berada di wilayah yang jelas-jelas menerapkan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu bahwa jika mereka ingin melawan politik dinasti, politik dinasti sejati ada di DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” kata Ade dalam sebuah video singkat. (jpnn/fajar)
