FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X akhirnya angkat bicara terkait pernyataan kader PSI Ade Armando yang memberikan kritik terhadap politik dinasti di wilayahnya.
Sri Sultan menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Tidak ada yang lain.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat sekaligus Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Profesor Henri Subiakto menantang PSI untuk mengubah Undang-undang Keistimewaan DIY.
“Dapatkah Ade Armando, PSI, dan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Gibran secara terbuka menyatakan keinginan untuk mengubah UU Keistimewaan DIY?,” tantang Henri dalam keterangannya di aplikasi X @henrysubiakto (4/12/2023).
Dengan mengubah Undang-undang, kata Henri, maka akan menghilangkan tradisi Dinasti Mataram dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Samakan apa yang disampaikan Sri Sultan dengan yang saya ungkapkan di tweet sebelumnya?,” tegasnya.
Henri kemudian menantang Prabowo-Gibran untuk secara terbuka mengkampanyekan tentang perubahan Undang-undang yang mencakup hal tersebut.
“Silahkan dikampanyekan secara terbuka, jika memang niatnya seperti itu. Rakyat Jogja boleh ditantang!,” tandasnya.
Sebelumnya, Ade Armando melalui unggahannya di X mempertanyakan kritik politik dinasti yang selama ini dilontarkan para mahasiswa.
“Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menerapkan politik dinasti dan mereka diam saja,” kata Ade Armando menyindir mahasiswa di Yogyakarta.
