Gerakan mahasiswa yang menolak praktik politik dinasti di Indonesia semakin meningkat di berbagai daerah. Bahkan, mereka juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa kekuasaannya.
Bahkan, para mahasiswa tersebut sampai menyebut kecenderungan merusaknya demokrasi Indonesia di tangan pemerintahan Jokowi saat ini.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Raden Fatah Palembang, bahkan secara jelas menilai Presiden Jokowi telah merusak demokrasi Indonesia.
BEM UIN Palembang menolak dengan keras praktik politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi yang belakangan terus diperbincangkan oleh masyarakat.
“Tentunya sangat disayangkan oleh kawan-kawan BEM UIN adalah Indonesia yang disebut negara demokrasi dan negara hukum ini, malah diciderai oleh kepala negaranya sendiri yaitu Presiden Jokowi,” kata Ketua BEM UIN Palembang, M. Yoga Prasetyo dalam keterangannya, dilansir dari JPNN, Senin (18/12).
Yoga mengatakan, awalnya Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dianggap mampu bersentuhan langsung dengan rakyat. Namun, belakangan justru diam-diam mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara melanggar proses hukum dan demokrasi.
Yoga menambahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan MK terbukti adanya pelanggaran kode etik berat, BEM UIN langsung menggelar aksi mimbar bebas di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
“BEM UIN menentang dan mengutuk putusan MK 90 dan menuntut agar putusan tersebut direvisi, karena cacat administratif dan tidak sesuai dengan aturan yang ada apalagi ketua MK adalah paman Gibran itu sendiri,” tambahnya.
