FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tidak sekadar melanjutkan, Ganjar akan menyempurnakan penyaluran bansos dengan membuat sistem Satu Data Indonesia, melalui program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single number identity. Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
“Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital. Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata Hestu saat dihubungi, Senin (18/12/2023).
Hestu yang ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
“Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya,”kata dosen pengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.
