FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Netralitas aparat negara dalam Pilpres 2024 merupakan hal yang sangat penting. Komitmen ini harus dijalankan dan dihormati oleh semua pihak agar demokrasi yang telah terbangun tidak hancur dan kembali ke masa orde baru.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat, TB Hasanuddin. Dia menyebutkan bahwa demokrasi akan hancur dan kembali ke era Orde Baru jika TNI, Polri, dan Kejaksaan tidak netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jabar di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, pada Minggu (24/12).
“Netralitas TNI, Polri, dan Kejaksaan merupakan prinsip demokrasi di republik ini. Siapapun yang merusak demokrasi, sama halnya dengan memulai kembali era Orde Baru,” kata Kang TB.
Selain mengingatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan, TB Hasanuddin juga meminta Kemenkominfo untuk bersikap netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Dia menyampaikan hal ini setelah melihat tindakan Kemenkominfo yang tidak netral dengan memblokir akun-akun media sosial yang menyuarakan kritik.
TB Hasanuddin juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, untuk mundur dari jabatannya jika mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
“Dalam pidato saya, saya juga meminta para sukarelawan dan kader partai politik pendukung Ganjar-Mahfud untuk bergerak ke desa-desa dan menyosialisasikan pasangan calon nomor urut tiga,” tambahnya.
