FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memperkirakan bahwa utang sektor publik dalam data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) akan mencapai sekitar Rp15.500 Triliun pada akhir tahun 2023.
Data SUSPI kondisi triwulan IV tahun 2023 akan dirilis oleh Bank Indonesia pada akhir Maret 2024.
“Total utang sektor publik, sesuai definisinya, dapat mencapai Rp18.000 Triliun,” kata Awalil Rizky dalam keterangannya pada Senin (1/1/2024).
Berdasarkan SUSPI Triwulan III tahun 2023 yang dirilis pada tanggal 29 Desember lalu, posisi utang Sektor Publik per akhir September 2023 sebesar Rp15.295,86 Triliun.
Posisi utang sektor publik (USP) pada bulan September 2023 terbagi dalam beberapa kelompok institusi, yaitu: Pemerintah Pusat (Rp7.920 Triliun), Pemerintah Daerah (Rp75 Triliun), Korporasi publik bukan lembaga keuangan (Rp996 Triliun), dan Korporasi publik lembaga keuangan (Rp6.305 Triliun).
Awalil Rizky menyatakan bahwa posisi USP cenderung meningkat pesat selama era pemerintahan Joko Widodo, terutama karena kenaikan utang Pemerintah dan BUMN. Tren ini telah berlangsung sebelum adanya pandemi, dan dampak pandemi hanya meningkatkan laju peningkatannya.
Posisi USP pada akhir tahun 2014 sebesar Rp5.780 Triliun meningkat menjadi Rp10.113 Triliun pada akhir tahun 2019. Selanjutnya, utang tersebut melonjak selama pandemi menjadi: Rp1.222 Triliun (2020), Rp13.448 Triliun (2021), dan Rp14.444 Triliun (2022).
Menantang hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, justru memperkirakan bahwa potensi utang akan lebih besar.
