Indonesia memiliki impian untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat di mata dunia. Negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa lain. Proklamator bangsa, Ir.Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, bermimpi untuk memiliki pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Cita-cita ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Namun, saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan, Indonesia belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, dan banyak rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan atau terancam jatuh miskin. Namun, dengan sumber daya alam dan manusianya, seharusnya Indonesia tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kunci untuk mencapai cita-cita bangsa ini adalah pemahaman dan kemampuan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Tantangan sejarah bagi generasi sekarang adalah untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini dengan membangun ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%, serta penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai dengan falsafah Ekonomi Pancasila. Semua ini harus dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim.
Presiden Joko Widodo juga memiliki berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan secara konsisten dengan UUD 1945. Program jaring pengaman sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan telah membantu masyarakat yang paling miskin dan rentan terhadap perubahan harga-harga. Beliau juga rutin meninjau langsung pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan-jalan umum, bendungan, bandara, dan pelabuhan. Presiden Jokowi juga melarang ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Prestasi ekonomi yang solid juga telah dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur seperti tol, pembangkit listrik, jalanan umum, bendungan, bandara, dan pelabuhan telah meningkat secara signifikan. Selain itu, terjadi peningkatan GNI per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, perkuatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan sosial, hilirisasi sumber daya mineral, dan penataan destinasi pariwisata prioritas.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melanjutkan dan memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya, seperti Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan capaian-capaian ini, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara maju dan sejahtera di masa depan.
