FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Demokrasi bermasalah. Para pakar bergantian memberikan kritik.
Sebuah film dokumenter eksplanatori di YouTube menarik perhatian publik, Minggu (11/2/2024). Film “Dirty Vote” tersebut menyoroti indikasi hubungan antara kebijakan dan alat kekuasaan dalam upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Film yang dirilis pada pukul 11.11 WIB tersebut dibintangi oleh tiga pakar hukum tata negara: Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Dalam film berdurasi 1 jam 57 menit itu, ketiganya secara bergantian menjelaskan berbagai upaya sistematis yang dilakukan penguasa dalam memenangkan Pemilu 2024.
Salah satu contohnya terkait dengan penunjukan 20 penjabat (Pj) gubernur dan 182 Pj bupati/wali kota. Feri menyebutkan bahwa penunjukan tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan penunjukan Pj dilakukan secara transparan dan terbuka, termasuk mendengar aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Karena ini melanggar MK, Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan bahwa penunjukan penjabat tersebut telah melakukan maladministrasi,” ujar Feri.
Penunjukan Pj dilakukan dengan memperhatikan daftar pemilih tetap (DPT) di daerah yang dipimpin oleh Pj, yakni sebanyak 140 juta suara.
Jumlah DPT tersebut setara dengan persentase 50 persen atau lebih dari total suara pemilih, atau syarat bagi paslon untuk memenangkan pilpres dalam satu putaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Syarat lainnya adalah harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi,” tambahnya.
