FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara menjawab isu hak angket yang tengah mencuat pasca pencoblosan.
Anggota DPR RI itu mengungkapkan jika faktanya PPP berada di dalam pemerintahan Jokowi. Sebab dua kader dari partai berlambang Kakbah itu menjabat sebagai menteri.
“Terkait hak angket, posisi PPP saat ini ada di pemerintahan. Sekalipun dalam konteks pilpres kita berkoalisi dengan PDIP,” kata Amir Uskara kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).
“Sekarang PPP punya dua menteri di kabinet, satu wamen. Bahkan Ketum PPP utusan presiden. Terkait pemerintahan saat ini, saya kira posisi PPP bisa dibaca,” tambahnya.
Terkait sikap PPP ke depan akan ditentukan setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Apakah jadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran.
“2024 pasca pilpres atau setelah pelantikan kita belum tahu sikap PPP karena kita belum bicarakan,” beber Amir.
Menurut Amir, langkah partainya nanti akan dibicarakan terlebih dahulu dengan internal PPP. Sebab sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.
“Tetapi kalau terkait pasca pilpres tentu kita akan lihat perkembangan selanjutnya,” tegasnya.
Amir mengungkapkan jika PPP pernah menjadi partai oposisi di zaman orba dan partai yang bergabung di pemerintahan selama zaman reformasi.
“Yang pasti PPP pasca reformasi selalu ada dalam pemerintahan tetapi tidak berarti PPP tidak bisa menjadi oposisi. Karena sejak orde baru PPP adalah oposisi. Nanti kita lihat,” pungkasnya. (Ikbal/fajar)
