PKS Menolak RUU DKJ yang Menetapkan Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Salah satu pasal dalam RUU tersebut menyebutkan bahwa Gubernur DKJ akan ditunjuk oleh presiden dan bukan dipilih oleh rakyat.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dampak negatif dari usulan penunjukkan Gubernur DKJ oleh presiden. Menurut Mardani, kondisi saat ini di mana Gubernur Plt menimbulkan kekhawatiran bagi warga menjadi contoh bahayanya gubernur Jakarta diangkat oleh Presiden.
Mardani menekankan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan melalui Pilkada dan bukan hanya ditunjuk oleh presiden. Menurutnya, Gubernur harus dipilih melalui Pilkada agar tidak melanggar hak warga Jakarta.
Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa kepala daerah setingkat gubernur harus dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan amanah konstitusi. Pilkada akan membuat Gubernur lebih dekat dengan rakyatnya.
