23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum mentransfer anggaran pilkada 2024 secara keseluruhan. Sejumlah daerah baru mentransfer anggaran Pilkada 40 persen dari APBD Perubahan 2023, sementara 60 persennya dari APBD 2024 belum ditransfer. Daerah-daerah tersebut antara lain Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Palopo, Parepare, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sinjai, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, dan Bantaeng.
Penjabat Sulsel Bahtiar Baharuddin menyatakan bahwa hanya Kabupaten Wajo yang telah mentransfer anggaran dengan seratus persen. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Wajo dan meminta kabupaten/kota lainnya untuk menjadikan Wajo sebagai contoh.
Bahtiar juga menyatakan bahwa belum menerima addendum atau lampiran perubahan kesepakatan pada NPHD Pendanaan Pilkada 2024. Namun demikian, ia tetap mendukung pelaksanaan Pilkada dan menegaskan bahwa sebagai Penjabat sementara, tugasnya adalah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.
