Jakarta, ruangenergi.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih nomor urut 02 hasil dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, pada hari Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari pasangan calon nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024. Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres lalu yang tercatat sebanyak 164.227.475 suara.
Menjelang pengucapan sumpah/janji presiden, dinamika politik di tanah air terus menghangat, terutama terkait dengan arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang sangat penting di tengah era transisi energi saat ini. Kementerian ESDM memiliki tugas yang krusial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan di sektor ESDM menjadi semakin besar.
Dalam sektor minyak bumi, tantangan yang dihadapi antara lain adalah penurunan lifting minyak yang terus terjadi. SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak tahun lalu di bawah target yang telah ditetapkan, dan tahun ini mereka menargetkan realisasi sebesar 600 ribu barel minyak per hari. Selain itu, investasi di sektor hulu migas juga menjadi fokus utama, dengan realisasi investasi yang terus meningkat namun masih perlu perbaikan dalam hal daya saing fiskal dan stabilitas fiskal.
Di sektor energi baru dan energi terbarukan (EBET), Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke EBET. PLN dan Kementerian ESDM telah menyelaraskan RUKN dan RUPTL untuk menambhkan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2040. Meski potensi EBET di Indonesia cukup besar, masih terdapat ruang pengembangan yang luas, terutama dengan adanya isu lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mendesak.
Dalam menghadapi tantangan di sektor ESDM, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan produksi minyak bumi, mengoptimalkan investasi di sektor hulu migas, dan mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan Indonesia dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam bidang ESDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.
