FAJAR.CO.ID, POLMAN — Pasangan Bebas Manggazali-Siti Rahmawati (Besti) ingin semua pekerja di Polewali Mandar memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Setidaknya agar supaya mereka dapat bekerja dengan tenang dan senantiasa siap menghadapi resiko pekerjaan.
Akan tetapi, tidak semua pekerja mampu membayar BPJS Ketenagakerjaan. Negara atau dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda), boleh membayarkan atau mengcover iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan APBD Pemda. Hal ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Tak ayal, di banyak daerah, cara seperti ini juga banyak dilakukan Pemda untuk membantu warganya yang menjadi pekerja rentan (kemiskinan). Sebagai contoh, Pemkab Blitar menganggarkan dana sebesar Rp 1,8 miliar untuk mengcover 15 ribu warganya yang masuk dalam kategori.
Di Polman, tentu saja Bebas Manggazali sudah memulai ini semua. Saat masih menjabat sebagai Sekda, bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, Bebas Manggazali mengcover iuran BPJS Ketenagakerjaaan 4.020 marbot atau perangkat masjid. Kedepan, Bebas ingin Nelayan, Petani, Buruh, Bentor dan seluruh kelompok profesi kerja dapat terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi saya, Pak Bebas tidak lagi hanya sekedar berwacana dan berencana untuk melindungi kelompok pekerja di Polewali Mandar. Dia sudah memulai langkah awal untuk menjaga dan memberi perlindungan seluruh pekerja di Polman dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
