FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan ekonomi biru merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki Kota Makassar sebagai kota maritim.
Kota Makassar dikelilingi oleh pulau-pulau, seperti Pulau Lumu-lumu, Kodingareng, Kodingareng Keke, Barrang Cakdi, Lanjukang, Bone Tambu, Langkai, Lae2, Pulau Kayangan, dan Pulau Samalona.
Ekonomi biru adalah potensi ekonomi yang berasal dari sumber daya laut. Mengelola ekonomi biru berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan semua tingkatan pemerintahan karena terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
Ekonomi biru berkelanjutan berarti upaya penanganan sumber daya laut dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup penanganan mulai dari laut, pesisir, masyarakat pulau, nelayan, hasil tangkapan, dan pengelolaan hasil laut lainnya.
Konsep pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kelestarian sumber daya dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk ekonomi dan pembangunan masyarakat secara umum. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir akan memberikan ruang pemanfaatan ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat, nelayan, pengusaha perikanan, dan sumber ekonomi laut lainnya.
Pasangan Muhammad Amri Arsyid-Rahman Bando (AMAN) memprioritaskan sumber daya laut sebagai program utama jika dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Makassar dalam lima tahun ke depan.
Strategi pasangan AMAN terkait dengan pengelolaan ekonomi biru dirancang secara simultan, terstruktur, dan terintegrasi. Program ini akan dimulai dengan penelitian detail tentang potensi pulau-pulau di wilayah pemerintahan Kota Makassar bersama pemerintah provinsi dan pusat agar mencakup kajian dari hulu hingga hilir.
