Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyuarakan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat kritik tajam dari media sosial. Salah satu kritik yang cukup keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menganggap wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia. Menurut akun tersebut, usulan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi karena rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung. Dikhawatirkan bahwa pemimpin daerah hanya akan menjadi alat bagi ketua DPD partai politik di daerah. Kritik juga menyebutkan bahwa wacana ini hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik daripada mendekati rakyat, yang dapat memicu politik uang semakin merajalela. Keresahan publik menunjukkan bahwa wacana tersebut tidak akan memecahkan masalah dalam pemilihan kepala daerah, namun malah menimbulkan masalah baru. Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus pada partai politik daripada pendapat rakyat, sehingga demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.
“Prabowo Usulkan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Ancaman Demokrasi?”
