Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto, mengungkapkan bahwa Pilkada di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pilihan yang sesungguhnya bagi rakyat. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto mengubah mekanisme Pilkada langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Menurut Ali, kasus Pilkada DKI Jakarta dan Toraja menjadi contoh di mana pasangan calon bisa maju tanpa dukungan partai politik atau sebagai calon independen. Namun, Ali menyoroti bahwa ongkos politik yang tinggi memungkinkan lingkaran oligarki untuk mendominasi, sehingga melemahkan potensi calon independen.
Ali juga menegaskan bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh partai politik kemungkinan besar menyebabkan praktek kartel dan sulit bagi individu yang ingin maju secara independen untuk membiayai proses politiknya. Meski ada asumsi bahwa wacana Prabowo dapat merugikan demokrasi, Ali justru melihatnya sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari manipulasi politik yang bisa merugikan.
