Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jimly, kebijakan ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBN dan APBD di seluruh Indonesia guna menilai kualitas dan relevansinya dalam pembangunan. Sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai tidak efektif dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pemangkasan anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun, termasuk pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas dan ATK juga mengalami pemangkasan yang signifikan, meskipun beberapa pihak merasa prihatin atas dampak ekonomi yang mungkin timbul.
Meskipun ada kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran ini dapat menyebabkan kontraksi ekonomi, Anthony menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tidak beralasan dan tidak akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
