Anggaran MPR dan DPD RI mengalami efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Anggaran DPD dipotong sebesar Rp422 miliar dari total alokasi pagu anggaran 2025 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan anggaran MPR turut terkena potongan sebesar Rp224 miliar dari total pagu anggaran 2025 Rp960 miliar. Pemotongan anggaran ini telah disepakati dalam rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sekjen DPD RI tidak secara terbuka memaparkan dampak efisiensi ini dalam rapat, karena sudah dipaparkan secara tertulis kepada pimpinan Komisi XIII DPR RI. Sementara itu, Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, mengungkap beberapa dampak pemotongan anggaran bagi lembaga yang dipimpin Ahmad Muzani. Berbagai rincian pemotongan anggaran MPR RI antara lain mengenai silaturahmi kebangsaan, kunjungan delegasi, pelaksanaan temu tokoh nasional, sosialisasi empat pilar, dan berbagai program kegiatan lainnya.
Semua akan mengalami penyesuaian dalam anggaran dan frekuensinya, guna menjaga efisiensi dan penghematan anggaran. Ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan penggunaan dana yang optimal dalam menjalankan berbagai kegiatan lembaga MPR dan DPD RI. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran yang baik dan efektif.
