Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah merupakan sebuah hal yang mengejutkan. Menurutnya, KPU daerah selaku penyelenggara pemilu mungkin pura-pura tidak mengetahui pelanggaran yang terjadi, atau bahkan disesatkan oleh peserta pilkada. Doli juga menyatakan bahwa PSU Pilkada 2024 merupakan yang terbanyak dalam sejarah Indonesia dan potensial memunculkan ketidakpastian dalam sistem politik Indonesia, terutama terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dalam diskusi di Sekretariat Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Doli mengungkapkan kekagetannya dengan putusan MK terkait PSU Pilkada 2024. Menurut pemahamannya, MK seharusnya hanya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun karena banyak kontestan politik Pilkada yang mengajukan permohonan sampai diskualifikasi, MK akhirnya mendorong PSU.
Doli juga menyoroti dampak dari PSU Pilkada 2024, yang mematikan kepala daerah definitif di puluhan daerah dan menimbulkan konsekuensi anggaran negara yang mencapai Rp1 triliun. Dia berpendapat bahwa semua ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terkait sistem politik Indonesia, dan hal ini akan secara rutin didiskusikan di forum Politics and Colleagues Breakfast.
Sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Doli menekankan bahwa konsekuensi dari PSU Pilkada 2024 sangat berat dan harus ditanggung oleh rakyat. Selain itu, dia juga menyerukan perlunya evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu dan sistem politik secara keseluruhan di Indonesia.
