Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD). Menurut Sara, program-program tersebut seringkali dimanfaatkan sebagai celah korupsi oleh pejabat dan aparatur sipil negara. Sebagai mitra sektor perindustrian, Komisi VII DPR mendapatkan banyak keluhan terkait hal ini dari sektor tersebut, karena kegiatan mereka seringkali melibatkan institusi pemerintah.
Dalam suatu diskusi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sara juga menyoroti bahwa banyak orang menentang kebijakan efisiensi tersebut, karena berdampak langsung pada program seperti kunker dan FGD. Prabowo telah memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam membersihkan korupsi. Sara juga menyinggung opini tentang ‘Indonesia Gelap’ di tengah badai PHK di sejumlah industri, dengan menyebut data penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar daripada jumlah pegawai yang terkena PHK.
Selain itu, Sara juga menyebut tentang pembentukan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang merupakan impian dari Soemitro Djojohadikusumo, kakeknya dan ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui Danantara, Prabowo ingin menunjukkan konsistensinya sejak awal. Artinya, hal ini bukanlah hal baru dan merupakan bagian dari visi dan misi yang telah dibangun sejak awal. Sara mengajak publik untuk menguji konsistensi Prabowo sebelum dan selama menjabat sebagai Presiden.
