Dalam sebuah pernyataannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Puan Maharani, menyoroti praktik kecurangan dalam distribusi MinyaKita yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Puan menekankan perlunya pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan distribusi minyak goreng ini guna mencegah kecurangan yang merugikan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa jika langkah tegas tidak segera diambil, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. Puan juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, untuk memastikan adanya keadilan bagi kebutuhan masyarakat. Beliau juga menggarisbawahi perlunya pemantauan yang lebih ketat dalam distribusi MinyaKita, serta penegakan hukuman yang berat bagi pelaku kecurangan guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Upaya evaluasi terus dilakukan untuk memastikan sistem pengawasan yang maksimal dan transparan dalam upaya menjaga kualitas minyak goreng yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia.
Evaluasi Pengawasan Kasus Sunat MinyaKita: Tinjauan Puan
