Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menindak pelaku kecurangan minyak goreng, seperti yang terjadi pada kasus Minyakita. Dia menegaskan bahwa pelaku kecurangan, tanpa memandang ukuran, harus dihadapi dan ditindak secara tegas. Puan juga memperingatkan agar pihak yang bertanggung jawab tidak terlepas dari akibat hukum yang seharusnya diterima.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Puan menyarankan agar kasus kecurangan Minyakita harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan produk pangan. Menurutnya, tidak boleh ada praktik seperti itu yang merugikan masyarakat. Jika tindakan tidak diambil dengan cepat dan efektif, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun.
Beberapa waktu belakangan, kasus produk Minyakita yang tidak sesuai dengan kemasan telah menarik perhatian publik. Polisi dan Kementerian Perdagangan telah melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah produsen dan menemukan bahwa praktik kecurangan tersebut masih terjadi. Tindakan tersebut menemukan 3 produsen Minyakita yang menjual produk dengan isi kurang dari 1 liter.
Puan menegaskan bahwa penegakan hukum dan perbaikan sistem pengawasan harus segera dilakukan agar keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Tindakan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan di masa depan dan memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak terabaikan. Penegakan hukum yang adil dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan yang merugikan masyarakat.
