Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari deposit nikel terbesar di dunia hingga pasar sawit dunia. Namun, masih terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan yang perlu segera diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri paradoks tersebut, dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Melalui Danantara, sebuah lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045.
Dengan diluncurkannya Danantara sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia, diharapkan lembaga ini bukan hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dianggap sebagai kunci menuju kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai upaya dari Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini.
