Indonesia, sebagai negara rawan bencana, sering kali mengalami gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi akibat letak geografisnya yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik dan iklim tropis. World Risk Index (WRI) bahkan mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Seiring dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Lokakarya Nasional Akselerasi Pemberdayaan Perempuan dan Inklusivitas dalam Pengurangan Risiko Bencana.
Lokakarya tersebut menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan inklusivitas dalam manajemen bencana. Menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, perempuan sering memiliki peran ganda saat bencana terjadi. Ia menekankan perlunya integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan tindakan pengurangan bencana untuk mengurangi kerentanan perempuan. Hal ini juga didukung oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, yang menjelaskan bahwa data menunjukkan perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding laki-laki.
Pendekatan berbasis gender dianggap sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, karena perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas rentan terdampak perubahan iklim dan risiko bencana. Melalui kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam program SIAP SIAGA, upaya untuk melindungi kelompok yang paling rentan terus didorong. Lokakarya ini merupakan wujud komitmen nyata dalam membangun ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
