Tantangan baru dalam Reformasi Intelijen Indonesia
“Reformasi Intelijen Indonesia” menghadapi dua tantangan kunci yang harus segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti hal ini dalam diskusi dengan tema “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengelolaan sumber daya manusia dalam “Reformasi Intelijen Indonesia”
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Ia menekankan perlunya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel untuk mencegah kepentingan politik tertentu.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. “Prinsip akuntabilitas harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif,” ujarnya.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen harus memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen.
Perkembangan jenis ancaman di era Reformasi Intelijen Indonesia
Rodon Pedrason, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), melihat bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang pesat belakangan ini. BIN kini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan tantangan. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyoroti bahwa terbukanya kultur intelijen dapat mengurangi prinsip kerahasiaan. Dia juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.
Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, memperingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan serius. Oleh karena itu, respons cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data sangat diperlukan.
Secara umum, Reformasi Intelijen Indonesia perlu lebih terstruktur
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih terstruktur dan terukur. Diperlukan strategi yang lebih matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Reformasi intelijen Indonesia bisa menjadi lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
