Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak diskriminatif dan harus melayani kepentingan secara adil. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan kekagetannya terhadap praktik di mana hanya beberapa perusahaan besar yang diberikan izin untuk mengimpor. Hal ini dianggapnya tidak masuk akal dan menjadi hal yang harus segera diubah.
Atas kekhawatiran dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Prabowo telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat keseimbangan perdagangan negara. Apindo mencari cara untuk mengatur kembali hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama periode kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa dalam merespons tarif timbal balik AS, Indonesia harus mampu berkomunikasi dengan AS untuk memahami situasi dengan baik. Negara-negara seperti AS ingin mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, sehingga komunikasi yang baik diperlukan. Apindo pun meminta agar impor bahan baku langsung digunakan dalam industri tanpa perantara, sehingga dapat mengatasi masalah yang ada.
Inisiatif Prabowo dalam menegaskan perlunya keadilan dalam kuota impor untuk menjaga kepentingan semua pihak, tanpa diskriminasi, merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas perdagangan Indonesia. Upaya untuk merespons perubahan dalam kebijakan perdagangan global, terutama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, merupakan bagian penting dari strategi memperkuat perekonomian Indonesia.
