Kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang membuka keran impor non-kuota untuk menjaga stabilitas harga menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendukung kebijakan tersebut namun mengingatkan agar ada mitigasi dampak yang jelas terhadap petani dan produsen lokal. Johan menekankan perlunya skema perlindungan nyata bagi petani lokal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional.
Menurut Johan, jika produk impor dibiarkan masuk tanpa kendali, akan ada potensi kerugian besar bagi petani lokal, terutama saat musim panen berlangsung. Harga komoditas lokal bisa tertekan dan mengancam semangat produksi dalam negeri. Dia menyarankan agar Kementerian Pertanian mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak.
Kementerian Perdagangan juga disarankan untuk memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya. Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi. Komisi IV DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap kebijakan ini dan siap membentuk Panitia Kerja khusus jika ditemukan indikasi penyimpangan atau dampak negatif. DPR berharap kebijakan Prabowo benar-benar memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional tanpa merugikan petani kecil.
