Pemerintah dinilai masih tebang pilih terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang kerap menciptakan kekacauan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang mengganggu ketertiban. Dia menekankan bahwa ormas yang melanggar hukum sebenarnya telah melanggar prinsip demokrasi.
Politikus PDIP tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut untuk menindak ormas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi termasuk kemungkinan pembubaran orang tersebut pernah dilakukan terhadap HTI dan FPI karena dinilai tidak mendukung persatuan Indonesia.
Berbagai insiden yang melibatkan ormas, seperti serangan terhadap kepolisian, dinilai sebagai tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan penindakan tegas terhadap premanisme di wilayahnya. Namun, sejumlah pihak termasuk kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, merasa bahwa respons pemerintah terhadap ormas belum konsisten dan cenderung merangkul.
Soeprapto, seorang sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa aksi premanisme ormas telah menjadi rahasia umum dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat. Namun, dia juga menyoroti potensi positif dari keberadaan ormas tersebut. Evaluasi terhadap ormas dan penanganannya diharapkan dilakukan secara bertahap dan selektif untuk memastikan bahwa aktivitas ormas yang positif tetap berjalan dengan baik.
