Dinamika kepemimpinan DPD II KNPI Kota Makassar menuai sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram. Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) di bulan Desember 2024 menjadi polemik setelah dugaan proses pasca-Musda tidak sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan. Musda tersebut dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, namun kemudian muncul kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat formal dalam Musda. Hal ini menimbulkan kecaman keras dari sejumlah pihak termasuk pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, yang melihat proses tersebut mencerminkan inkonsistensi dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terpilih. Syamsul menyatakan kekecewaannya terhadap figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dinilai belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi sebesar KNPI. Ia menyoroti bahwa Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat, karena proses menuju pelantikan Baso dipandang sarat kepentingan dan berisiko membawa KNPI ke jurang stagnasi.
Polemik Pelantikan Ketua KNPI Makassar Menimbulkan Keraguan
