Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mengacu pada konsep trias politica yang diungkapkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu, dalam karyanya L’Esprit des Lois. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara (checks and balances).
Setiap cabang kekuasaan tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan administrasi negara, dipimpin oleh Presiden bersama dengan Wakil Presiden dan kabinetnya. Sedangkan lembaga legislatif bertugas untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang, terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Sementara itu, lembaga yudikatif menjalankan fungsi kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, didukung oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Ketiga lembaga negara inilah yang menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Semua harus berjalan seimbang dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pengelolaan kekuasaan negara dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
