Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, telah memberikan tanggapannya mengenai dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar. Menurutnya, dualisme kepemimpinan KNPI tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Syamsul menekankan pentingnya penanganan masalah ini dengan bijak dan tidak emosional, serta memastikan tata kelola organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menjelaskan bahwa elit KNPI di pusat telah berusaha untuk menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Namun, ia juga menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih. Syamsul menilai bahwa proses pasca-Musda tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan sulit dipahami bagaimana pelantikan dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan.
Syamsul Bahri Majjaga menekankan bahwa dinamika ini bukan hanya masalah kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana organisasi dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menceritakan bahwa upaya telah dilakukan dari elit KNPI pusat untuk menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme yang ada. Meskipun begitu, kondisi dualisme kepemimpinan KNPI terus terjadi dan memerlukan penanganan yang tepat.
