Perceraian bukan hanya soal perpisahan emosional, tetapi juga melibatkan proses hukum untuk mendapatkan akta cerai sebagai dokumen resmi. Akta ini diperlukan untuk tujuan administratif seperti perubahan data kependudukan atau urusan hak asuh anak. Sebelum akta cerai diterbitkan, perceraian harus melalui proses gugatan di pengadilan dimana hakim akan mempertimbangkan berbagai alasan seperti ketidakcocokan yang tidak terselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau masalah ekonomi yang berkepanjangan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai cara mendapatkan akta cerai dan alasan-alasan gugatan cerai yang sah menurut hukum Indonesia, sumber hukum dan lainnya dapat dijadikan acuan.
Proses pengurusan akta cerai dapat dilakukan melalui pengadilan agama dengan langkah-langkah seperti pendaftaran putusan perceraian dan penerbitan akta cerai oleh panitera. Sedangkan di pengadilan negeri, akta cerai baru bisa diterbitkan setelah ada keputusan resmi dari pengadilan. Langkah-langkah pengurusannya melibatkan panitera atau pejabat pengadilan serta pegawai pencatat untuk mencatat keputusan perceraian dalam daftar resmi.
Alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan cerai juga menjadi pertimbangan hakim, dimana hal ini telah diatur dalam beberapa undang-undang. Beberapa alasan termasuk keterlibatan dalam perbuatan tidak menyenangkan seperti zina, kecanduan judi atau zat terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, cacat tubuh atau penyakit yang mengganggu kewajiban sebagai suami atau istri, hingga perselisihan yang tak kunjung reda dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsultasi dengan advokat atau konsultan hukum dapat membantu menyusun surat gugatan cerai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
