Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) memberikan dukungan untuk Sekolah Rakyat sebagai opsi alternatif pendidikan rakyat melalui deklarasi Posko Pengaduan Nasional. Dengan tema “Bersama LMND Lawan Praktek Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan di Dalam Kampus, Dukung Sekolah Rakyat, Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional Menuju Bangsa Berdaulat”, LMND menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan rakyat melalui gerakan sosial. Ketua Umum LMND, Syamsudin Saman, menyatakan bahwa pendidikan harus dianggap sebagai hak rakyat dan bukan barang dagangan. Syamsudin juga menekankan pentingnya membangun pendidikan berbasis kemandirian nasional dengan mendukung Sekolah Rakyat dan industrialisasi nasional.
“Penguatan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya panjang menuju kedaulatan pendidikan dan ekonomi di Indonesia,” kata Syamsudin. Selain itu, LMND mendesak untuk memperkuat persatuan nasional dan membangun kesadaran rakyat sebagai subjek pembangunan yang tidak hanya menjadi objek dari sistem yang liberal dan eksploitatif. LMND bersumpah untuk terus mendukung Sekolah Rakyat sebagai bentuk pendidikan alternatif serta mendorong industrialisasi nasional untuk membangun ekonomi rakyat yang mandiri dan adil.
Koordinator Umum Posko Pengaduan Nasional, Julfikar Hasan, menjelaskan bahwa posko bukan hanya tempat untuk melaporkan masalah pendidikan, tetapi juga merupakan langkah dalam memperkuat pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat. Melalui posko ini, akan didukung pendirian lebih banyak Sekolah Rakyat di berbagai kampus dan komunitas sebagai solusi terhadap biaya pendidikan yang tinggi dan eksklusif. Liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional telah menimbulkan kesulitan ekonomi bagi banyak mahasiswa, termasuk anggota LMND, dan Sekolah Rakyat dianggap sebagai solusi untuk memberikan hak pendidikan kepada semua tanpa memandang status ekonomi.
