Strategi untuk Menekan Korupsi di BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa korupsi di tubuh BUMN tidak dapat dihilangkan secara total, namun bisa ditekan. Hal ini disampaikan setelah pertemuan Erick Thohir dengan KPK untuk membahas sistem pencegahan korupsi. Menurutnya, konsultasi dengan KPK membantu dalam pembentukan sistem yang dapat mendukung program bersih-bersih yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN. Tujuannya adalah untuk menekan kasus korupsi dan membangun sistem dan kepemimpinan yang lebih baik.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai sinkronisasi hukum setelah revisi UU BUMN. Dengan adanya revisi, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, sehingga tidak wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK dan tidak bisa dijerat dengan delik korupsi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan dukungan terhadap semangat Kementerian BUMN dalam memberantas korupsi. KPK siap mendukung agar tidak terjadi peristiwa pidana korupsi di lembaga tersebut dan akan memberikan dukungan dalam pengelolaan aset negara.

KPK juga berjanji untuk mendukung kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara dalam pengelolaan keuangan negara yang baik demi kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama antara KPK dan Kementerian BUMN, diharapkan korupsi dalam BUMN bisa ditekan, meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pihak terkait dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola BUMN yang lebih baik.

Source link