Dalam rapat paripurna yang diadakan pada tanggal 22 April 2025, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Asep menyoroti capaian positif namun juga ruang perbaikan yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek terkait pemerintahan daerah dan kebijakan strategis.
Menurut Asep, meskipun program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, masih diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Asep Noordin menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD harus dijadikan panduan untuk memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 merupakan komitmen DPRD dalam mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
