Kontroversi mencuat setelah pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyinggung para purnawirawan TNI yang mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan keras pun muncul dari sejumlah tokoh, termasuk Hisyam Mochtar, seorang pegiat media sosial. Hisyam mempertanyakan otoritas Luhut yang terkesan mengatur hak setiap warga negara, termasuk para purnawirawan, untuk tinggal dan menyuarakan pendapat di tanah airnya sendiri.
Pernyataan kontroversial Luhut sebelumnya juga menuai kritik karena dianggap merendahkan suara para purnawirawan yang memiliki kekhawatiran terhadap dinamika politik nasional, terutama terkait keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyerahkan delapan tuntutan sebagai respons atas kondisi bangsa. Dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, menjadi sorotan.
Dalam dokumen tersebut, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercantum dalam kolom “Mengetahui”, dengan tanggal Februari 2025. Polemik antara Luhut Pandjaitan dan para purnawirawan TNI terus menjadi perbincangan hangat dalam ruang publik, mencerminkan ketegangan politik yang terus berlangsung di Indonesia.
