Presiden Prabowo Subianto dikabarkan resah dengan adanya organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu investasi negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menangani gangguan yang dilakukan oleh ormas tersebut.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah siap memberikan sanksi pidana apabila tindakan ormas tersebut sudah masuk ke ranah kriminal. Ia juga menekankan bahwa kepolisian akan turun tangan untuk mengatasi ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi negara.
Menurut Prasetyo, tindakan premanisme seharusnya tidak menggunakan kedok organisasi dan tidak boleh meresahkan masyarakat. Pemerintah, termasuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas, akan bertindak tegas terhadap ormas yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa negara tidak akan diam terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan stabilitas sosial. Langkah-langkah yang diambil pemerintah sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan akan dilaksanakan secara sinergis oleh TNI, Polri, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul tetap diizinkan, namun setiap organisasi diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
