Kejadian memilukan menimpa sejumlah jemaah haji Indonesia yang terpisah dari pasangan atau pendamping mereka saat ditempatkan di Mekah. Bahkan, beberapa petugas haji juga mengalami keterlambatan dan terpisah dari jemaahnya karena masalah administratif dan teknis. Pemerintah Indonesia segera merespons situasi ini dengan langkah-langkah koordinasi lintas lembaga dan negara.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan visa, pengaturan kloter, perbedaan syarikah, dan aturan ketat Arab Saudi terkait akses ke Kota Mekah. Kebijakan ketat Arab Saudi saat ini hanya mengizinkan jemaah yang memiliki visa haji dan kartu nusuk untuk masuk ke Mekah, sehingga beberapa jemaah harus dipindahkan ke kloter lain atau bahkan batal berangkat.
Tak hanya jemaah, petugas haji termasuk petugas kesehatan juga terdampak dengan terpisah dari jemaahnya karena perbedaan waktu penerbitan visa dan penetapan syarikah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini, seperti reunifikasi pasangan dan penggabungan mahram yang terpisah, koordinasi intensif dengan Arab Saudi, pendistribusian kartu nusuk, penyediaan layanan kesehatan terintegrasi, dan aktivasi hotline layanan Kawal Haji. Semua langkah ini diambil untuk memastikan penyelesaian masalah secepat mungkin dan mengurangi dampak negatif bagi jemaah haji Indonesia.
