Pada hari Rabu, 21 Mei 2025, Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas program Koperasi Daerah (Kopdes) Merah Putih. Budi Arie menjelaskan bahwa program ini melibatkan sebanyak 80 ribu koperasi daerah yang akan menggunakan anggaran yang sangat besar. Ia meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi, pengawasan, dan mitigasi risiko kepada para pengelola Kopdes. Kerja sama dengan KPK diharapkan dapat menjaga kredibilitas program ini demi meningkatkan kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat, dan menghilangkan kemiskinan serta praktik rentenir tengkulak.
Dalam rangka mengawal penggunaan dana yang mencapai ratusan triliun, Budi Arie menjelaskan perlunya kerjasama dengan KPK dan aparat penegak hukum. Setelah pertemuan, KPK dan Kementerian Koperasi akan menekan nota kesepahaman dan dilibatkan dalam program Kopdes Merah Putih. Presiden RI, Prabowo Subianto, memiliki niat baik dalam mewujudkan program koperasi daerah ini sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan KPK, diharapkan program ini dapat berjalan dengan kredibel dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
