Pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah demi mempertahankan status Kaldera Toba, Sumatera Utara sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Ancaman pencabutan status UGGp dinilai bukan hanya masalah kebanggaan nasional semata. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti pentingnya upaya untuk mencegah pencabutan status UGGp Kaldera Toba, mengingat dampaknya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi negara. Status Kaldera Toba yang mulai terancam dicabut sebagai warisan geografis yang terkenal secara global menunjukkan kerapuhan tata kelola warisan geologi nasional. Evita mendorong adanya kerja sama yang efektif antara instansi terkait serta peningkatan tata kelola lintas sektoral yang optimal. Pencabutan status UGGp untuk Geopark Kaldera Toba bisa berdampak besar pada dunia pariwisata Indonesia dan perekonomian negara, sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan geopark ini sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO. Sebelumnya, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan dari UGGp karena kurangnya pengelolaan yang baik, kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, dan fasilitas yang kurang terawat. Masyarakat diharapkan bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan perbaikan dan memastikan agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan yang optimal.
Pentingnya Pemerintah Jaga Status Kaldera Toba di UNESCO
