Pelaksanaan rapat pleno oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba sedang menjadi sorotan setelah DPD I Partai Golkar Sulsel mengeluarkan pernyataan keras. Keputusan pelaksanaan rapat ini dipertanyakan karena diduga tidak melibatkan unsur kepengurusan inti, seperti tidak hadirnya sekretaris DPD II dan adanya dugaan keterlibatan kader dari partai lain.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengungkapkan kekecewaannya atas penyelenggaraan pleno ini yang dianggap melanggar prosedur internal partai. Ia menilai bahwa pelaksanaan pleno tersebut tidak sesuai dengan standar kepartaian, terutama terkait keterlibatan pengurus inti.
Andi Marzuki menegaskan bahwa DPD I akan memberikan teguran tegas sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, terutama karena proses dukungan terhadap calon ketua belum dapat dilakukan tanpa penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Dia juga menekankan pentingnya mengikuti petunjuk pelaksanaan DPP sebagai pedoman utama dalam menyelenggarakan Musda. Selain itu, Ia memastikan bahwa dukungan tidak dapat diserahkan sebelum adanya jadwal resmi dari DPP. Semua rangkaian proses harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kepatuhan dan kestabilan organisasi.
