Kemandirian Antariksa Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam mengatasi tantangan di bidang kedirgantaraan. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah koordinasi nasional. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan yang tersebar di berbagai instansi perlu diintegrasikan, termasuk dalam regulasi navigasi penerbangan sipil, strategi pertahanan dirgantara, pengembangan teknologi antariksa dan satelit, serta pengamanan jaringan data berbasis satelit. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional harus dihidupkan kembali untuk memberikan mandat yang diperluas dalam upaya ini.
Chappy menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global.” Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diharapkan dapat menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait.
Komposisi dewan ini yang mencakup berbagai instansi pemerintahan dan non-pemerintahan diharapkan dapat memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan kedirgantaraan nasional. Dukungan dari berbagai sektor sangat penting mengingat pentingnya menjaga kedaulatan negara tidak hanya di darat dan laut, melainkan juga di udara dan antariksa.
Indonesia perlu menjadi pemain aktif dalam kancah global dalam menghadapi situasi geopolitik yang semakin kompleks. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diharapkan dapat menyatukan visi serta strategi pertahanan kedirgantaraan. Langkah-langkah mendesak harus segera diambil agar Indonesia mampu menjaga, menguasai, dan memanfaatkan ruang udara dan antariksa demi kepentingan nasional secara holistik.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
