Pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting dengan mencabut empat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan langsung dan pertemuan koordinasi lintas kementerian yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum dalam sektor pertambangan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan langkah tersebut dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh anggota Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden telah memerintahkan penangguhan sementara semua kegiatan pertambangan di Raja Ampat pada 5 Juni, satu hari setelah Idul Adha, dan kemudian diputuskan untuk mencabut beberapa IUP di luar Pulau Gag.
Menanggapi hal ini, Bahlil dan timnya melakukan penilaian lapangan dengan terbang ke Sorong dan Raja Ampat untuk mengetahui kondisi secara langsung. Dari lima perusahaan yang memiliki izin di wilayah tersebut, hanya PT Gag Nikel yang memenuhi semua persyaratan teknis dan hukum, termasuk RKAB. PT Gag Nikel telah beroperasi di luar zona Geopark Raja Ampat sejak tahun 1972 dan telah dinyatakan mematuhi standar lingkungan yang sesuai dengan Amdal.
Keputusan untuk mencabut izin-usaha tersebut juga didasarkan pada konsultasi yang dilakukan dengan otoritas setempat, termasuk Gubernur Papua Barat dan Bupati Raja Ampat. Meskipun izin berada di bawah yurisdiksi regional, pemerintah pusat lebih memilih memprioritaskan penyelesaian daripada menyalahkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk reformasi tata kelola pertambangan guna memastikan investasi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Tindakan pemerintah tersebut juga sejalan dengan upaya reformasi pengelolaan hutan yang diperintahkan oleh Presiden sejak 21 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 5/2025. Ini semua merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik dalam sektor pertambangan yang ada di Indonesia.
