Peningkatan gaji hakim junior hingga 280% yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu, 14 Juni 2025, telah mencuri perhatian banyak pihak. Langkah tersebut dianggap sebagai langkah progresif yang bertujuan untuk memperbaiki fondasi keadilan sejak akar rumput. Menurut pengamat politik Ali Rif’an, kebijakan tersebut sangat strategis dan manusiawi, terutama bagi hakim muda yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Dia menekankan bahwa kesejahteraan hakim muda di seluruh negeri merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan sistem peradilan di Indonesia.
Ali Rif’an juga menyoroti beban yang dipikul oleh para hakim muda, dimana mereka harus mengambil keputusan dalam perkara yang berharga hingga miliaran dan triliunan rupiah, sambil hidup dengan keterbatasan sarana dan terkadang terisolasi secara geografis. Oleh karena itu, kenaikan gaji sebesar 280% dianggap sebagai langkah tepat untuk memastikan keadilan struktural bagi mereka yang selama ini kurang diperhatikan.
Selain itu, Ali menekankan pentingnya dukungan nyata bagi hakim muda sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Dia mengungkapkan bahwa reformasi hukum tidak hanya terkait dengan aspek struktural atau peraturan, namun juga melibatkan individu yang menjadi tulang punggung penegakan hukum. Prabowo sendiri, dalam pidatonya di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, menegaskan bahwa masa depan keadilan berada di tangan hakim-hakim yang adil.
Tentu saja, kenaikan gaji harus diimbangi dengan penguatan pengawasan, pendidikan berkelanjutan, dan budaya integritas. Hal ini akan membawa peradilan Indonesia menuju arah yang lebih profesional, berani, dan bersih dari praktik koruptif. Dengan demikian, citra lembaga peradilan di tanah air akan semakin positif dan optimis di mata publik. Dukungan yang nyata bagi hakim muda bukan hanya sebagai investasi pada masa depan keadilan, namun juga sebagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem hukum secara menyeluruh.
