Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengundang sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri dan akademisi di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat (13/6). Para hadirin termasuk Jenderal (purn) Wiranto, Jenderal (purn) Dudung Abdurachman, Laksamana (purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (purn) Ida Bagus Putu, Jenderal Polisi (purn) Sutanto, dan Jenderal Polisi (purn) Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, akademisi dan pakar seperti Jimly Asshidiqie, Refly Harun, Hikmahanto Juwana, Purnomo Yusgiantoro, dan Bambang Kesowo juga turut hadir.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas, menjelaskan bahwa Menhan Sjafrie memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada para tokoh yang hadir. Sjafrie sendiri menjabat sebagai Ketua Harian DPN. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh memberikan masukan yang beragam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI-Polri, akademisi, dan civil society.
Frega mengungkapkan bahwa DPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, meskipun baru terbentuk belakangan ini. DPN sendiri tidak bertujuan untuk mengambil alih tugas lembaga lain, melainkan untuk melakukan pengkajian dan identifikasi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sesuai dengan Undang-Undang dasar.
DPN sebagai organisasi baru memerlukan masukan dan penguatan dari para tokoh yang diundang dalam pertemuan tersebut. Frega menegaskan bahwa DPN tidak bersifat operasional dan tidak melakukan kegiatan administratif seminar. Melalui masukan-masukan dari para hadirin, diharapkan efisiensi dan efektivitas kinerja DPN dapat ditingkatkan.
