Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menimbulkan kontroversi di mata publik setelah membantah adanya peristiwa perkosaan massal selama peristiwa Mei 1998. Menurut Fadli, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan, dalam peristiwa tersebut. Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk aktivis, LSM, dan lembaga independen seperti Komnas Perempuan, yang merupakan hasil dari upaya reformasi.
Sejumlah individu dan organisasi melalui Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai bahwa pernyataan Fadli adalah upaya untuk mengaburkan sejarah dan menutupi kebenaran tentang kekerasan terhadap perempuan selama peristiwa Mei 1998. Koalisi ini juga menyarankan bahwa pernyataan Fadli merugikan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie dan Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
TGPF, yang aktif sejak Juli 1998, bertugas untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data terkait peristiwa 13-15 Mei 1998, termasuk kasus kekerasan seksual. Hasil kerja TGPF menunjukkan adanya berbagai bentuk kekerasan seksual selama kerusuhan tersebut, seperti perkosaan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Meskipun sulit untuk memperoleh data yang akurat, TGPF berhasil mengidentifikasi 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual.
TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan, dengan mayoritas korban merupakan perempuan etnis Cina. Selain itu, ada laporan korban kekerasan seksual sebelum dan setelah peristiwa Mei 1998, menunjukkan dampak luas dari kekerasan tersebut. Dengan temuan-temuan ini, TGPF memainkan peran penting dalam membongkar kebenaran dan menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan seksual selama peristiwa Mei 1998.
