Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, mengungkapkan peran beberapa partai yang tampaknya membela Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka terkait pelepasan lahan. Pelepasan lahan hutan yang dibahas terjadi saat kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Said Didu menyinggung kemungkinan adanya pertukaran kepentingan atau imbalan yang membuat partai tertentu sulit untuk tidak mendukung Gibran. Sejumlah partai seperti PAN, Nasdem, dan Golkar dikritik oleh Said Didu karena terkait dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta hektar selama pemerintahan Jokowi. Dugaan pelepasan lahan ini terkait dengan program prioritas pada masa itu, yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan lahan dan hutan. Namun, program tersebut sering menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan kurangnya transparansi. Organisasi lingkungan, termasuk WALHI, kerap mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan konversi lahan hutan yang luas untuk kepentingan konsesi non-kehutanan. Sorotan ini menjadi perhatian utama dalam berbagai laporan, termasuk dari Mongabay Indonesia dan WALHI.
3 Partai Politik Bela Gibran dalam Kasus, Said Didu Kecam Hukuman
