Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya masalah hukum di desa, bahkan sampai melibatkan kepala desa karena dugaan penyelewengan. Menurutnya, Kementerian Desa masih perlu meningkatkan konsolidasi hingga ke tingkat bawah untuk menangani banyak masalah hukum yang menjerat kepala desa dan aparat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak maksimal juga disoroti sebagai salah satu penyebab masalah hukum di desa. Zigo meminta agar Kementerian Desa lebih serius dalam membenahi tata kelola desa, terutama terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, ia juga mempertanyakan efektivitas usulan tambahan anggaran yang diajukan untuk gaji pendamping desa, serta program pengiriman kepala desa ke luar negeri yang dianggap belum efektif. Zigo mendorong Kemendes untuk lebih melibatkan Komisi V DPR RI dalam kunjungan ke daerah-daerah agar dapat meninjau langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi desa.
Permasalahan Hukum DPR di Desa Akibat Pengelolaan Dana Kurang Efektif
