Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kritik keras terhadap praktik korupsi dalam perdagangan beras Indonesia, bersumpah untuk memberantas perusahaan yang memalsukan dan menaikkan harga beras subsidi. Pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden mengungkapkan bahwa skema tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
“Perhatikanlah beras,” ujar Prabowo. “Kita mensubsidi benihnya, kita mensubsidi pupuknya—pabrik-pabrik dimiliki oleh rakyat, oleh negara. Kita mensubsidi pestisida. Waduk dan sistem irigasi dibangun dengan uang publik. Bahkan bahan bakar untuk peralatan pertanian juga disubsidi. Tetapi begitu beras tersebut digiling—tiba-tiba!—beras tersebut dipalsukan dan diberi label ‘beras premium’ lalu dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 lebih mahal. Apakah itu benar atau adil bagi rakyat?”
Presiden mengungkapkan bahwa 212 perusahaan penggilingan beras telah terbukti bersalah melakukan praktik tersebut.
“Mereka sendiri sudah mengakui, setelah produk mereka diuji di laboratorium,” katanya. “Perusahaan-perusahaan ini harus mengembalikan keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak jujur.”
Prabowo mengutuk praktik tersebut sebagai tindakan kriminal—yang merampok rakyat dan secara langsung melanggar Konstitusi.
“Ini adalah pencurian. Ini tidak hanya salah—ini adalah kejahatan,” katanya. “Ini biadab dan rakus. Saya menerima laporan bahwa skema ini—mengubah beras biasa menjadi beras premium dan menjualnya dengan harga yang meningkat—mengakibatkan kerugian hingga Rp100 triliun setiap tahun. Rp100 triliun!”
Beliau menegaskan bahwa kerugian tersebut seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan penting dalam layanan publik.
“Pikirkanlah—Rp100 triliun. Jika ini berlanjut selama lima tahun, kita akan kehilangan Rp1.000 triliun. Dengan jumlah itu, kita bisa memperbaiki setiap sekolah di Indonesia, mendukung semua rumah sakit, semua pesantren—setiap pesantren di seluruh negeri. Seribu triliun!”
Presiden Prabowo mengatakan bahwa beliau telah memerintahkan Kepala Kepolisian Nasional dan Jaksa Agung untuk segera bertindak.
“Saya tidak akan mentolerir ini. Saya sudah memerintahkan Kepala Polisi dan Jaksa Agung: Selidiki. Penuntut. Sita.”
Beliau menekankan bahwa tindakannya bukan didorong oleh keinginan pribadi, tetapi didasari oleh mandat konstitusi.
“Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sektor-sektor vital bagi negara… Apakah beras vital bagi bangsa? Apakah jagung? Apakah minyak goreng? Semua sektor yang mempengaruhi mata pencaharian rakyat harus dikendalikan oleh negara. Jadi mari kita jelas—ini bukan tentang apa yang Prabowo inginkan. Ini adalah perintah Konstitusi.”
Prabowo Promises Crackdown on Rice Distribution Cheating
